SEBANYAK 6,5 ton bibit padi mulai didistribusikan di dua desa di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, pada Oktober 2025 lalu.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkulu Utara, Abdul Hadi, mengatakan sebanyak 6,5 ton bibit padi telah didistribusikan ke Pulau Enggano, sebagai dukungan terhadap program cetak sawah baru.
“Bibit tersebut berasal dari Kementerian Pertanian dan merupakan benih padi unggul untuk para kelompok tani di dua desa di Pulau Enggano,” katanya.
Bantuan benih ini, lanjut dia, disalurkan kepada dua desa utama penerima program, yakni Desa Malakoni, dan Kahyapu.
Saat ini, pendistribusian benih padi ini dilakukan langsung oleh Kementrian pertanian untuk mempercepat proses tanam di lahan yang telah dibuka sejak awal tahun 2025 lalu.
Bantuan benih padi sebanyak 6,5 ton ini disalurkan untuk mendukung percepatan masa tanam, khusunya di Desa Malakoni  yang sudah menyelesaikan pembukaan lahan seluas 48 haktare.
“Poses persiapan lahan di Desa Malakoni, saat ini sudah mencapai 100 persen dan sebagian petani bahkan sudah mulai melakukan penanaman lebih awal agar siklus produksi bisa berjalan sesuai target,” imbuhnya.
Langkah ini, kata dia, sekaligus menjadi bentuk kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan lahan baru untuk meningkatkan hasil pertanian di pulau terluar tersebut.
Selain itu, Desa Kahyapu yang juga menjadi lokasi utama program cetak sawah baru, dari total target seluas 203 hektare, kini sudah terbuka sekitar 70 hektare lahan baru.Â
Meski menghadapi sejumlah kendala teknis, seperti medan yang berat dan akses transportasi yang terbatas, pelaksanaan program ini tetap berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat setempat.
Cetak sawah  baru di Pulau Enggano, mencapai 868 hektare itu tersebar di di Desa Banjarsari seluas 617 hektare, Desa Malakoni 48 hektare, dan Desa Kahyapu 203 hektare.
Saat ini, baru dua desa yang sudah berjalan dibandingkan dengan desa lainnya.
Untuk Desa Banjarsari, yang memang masih belum berjalan dan akan diusulkan ulang pada 2026 mendatang karena mengalami kendala yakni sulitnya akses untuk masuk alat berat. (MY/E-4)
