SEORANG hakim federal di Rhode Island memerintahkan pemerintahan Donald Trump untuk segera membayar penuh manfaat program bantuan pangan (SNAP) bagi puluhan juta warga Amerika Serikat pada November. Hal itu setelah sempat dihentikan akibat kekurangan dana di tengah penutupan pemerintahan (Goverment Shutdown).
“Hak untuk makan tidak bisa ditunda. Orang-orang telah terlalu lama menunggu,” kata Hakim Distrik AS John McConnell dalam sidang darurat, Kamis (7/11). “Tidak memberikan pembayaran bahkan satu hari lagi sama sekali tidak dapat diterima.”
Sekitar 42 juta warga Amerika bergantung pada program Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), atau yang dikenal sebagai food stamp, untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka setiap bulan. Namun, Departemen Pertanian AS (USDA) sebelumnya menghentikan penyaluran manfaat November dengan alasan dana program telah habis akibat penutupan sebagian pemerintahan.
Meskipun keputusan pengadilan telah keluar, McConnell mengingatkan proses administrasi negara bagian mungkin memerlukan beberapa hari untuk kembali menyalurkan dana tersebut kepada penerima manfaat. Negara bagian biasanya mengirimkan data penerima kepada vendor beberapa minggu sebelumnya agar dana dapat dimuat ke kartu bantuan mereka.
Hakim McConnell menilai pemerintah bertindak “sewenang-wenang dan tidak rasional” karena gagal memastikan dana segera tersalurkan kepada penerima. Ia memerintahkan pemerintah untuk menggunakan cadangan dana tambahan dari Departemen Pertanian guna menjamin pembayaran penuh. Ia menegaskan dana harus dikirim ke negara bagian paling lambat Jumat.
Selama sidang, McConnell berkali-kali menegur pengacara pemerintah atas lambatnya penyaluran bantuan. Ia menekankan keterlambatan itu berisiko langsung bagi jutaan keluarga. “Tanpa pendanaan SNAP untuk November, 16 juta anak terancam kelaparan. Hal seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi di Amerika,” tegasnya.
Pemerintah Trump segera mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Pengadilan Banding Sirkuit Pertama, yang mayoritas anggotanya merupakan hakim yang diangkat presiden dari Partai Demokrat.
Gugatan Koalisi
Kasus ini merupakan bagian dari gugatan yang diajukan oleh koalisi kota, organisasi nirlaba, serikat pekerja, dan pelaku usaha kecil, yang menuding pemerintah gagal mematuhi perintah pengadilan sebelumnya untuk bertindak cepat. McConnell menyetujui klaim tersebut, dengan menyatakan pemerintah tidak memenuhi tenggat waktu dan tidak mempercepat proses administratif seperti yang diminta pengadilan.
Skye Perryman, Presiden dan CEO Democracy Forward, menyebut keputusan ini sebagai “kemenangan besar” bagi jutaan warga yang bergantung pada bantuan pangan.
“Keputusan tidak bermoral dan melanggar hukum dari pemerintah telah menunda pembayaran SNAP, membuat keluarga lapar kehilangan makanan di meja mereka,” ujarnya.
Hakim McConnell juga menolak alasan pemerintah yang enggan menggunakan dana lain di Departemen Pertanian dengan dalih akan mengancam program makan gratis bagi anak sekolah. Menurutnya, keputusan tersebut tidak berdasar dan “harus dibatalkan karena bersifat sewenang-wenang.”
Dengan putusan baru ini, pemerintah diwajibkan menyalurkan pembayaran penuh SNAP untuk November, memberi harapan bagi jutaan keluarga yang sebelumnya terancam kehilangan akses pangan. (CNN/Z-2)
